DIGITALISASI BIROKRASI DALAM WILAYAH PUBLIK DAN MASYARAKAT SIPIL MENYONGSONG PEMILU TAHUN 2024

ABSTRACT
 The bureaucracy has intensified the principle of digital serving in providing public service, because services are demands that will be abbleto get sloser to community. However, it is necessary optimize implementation essence transformation not only changing ordinary service on line or by building application and civil society areas aquqlly. problem digitizing above, purpose this writing see how changes digitalization within state basic elements basis democratization modern state. Research methods normative ethics institutional organizational approaches framework statute approach, conceptual analytical bureaucratic material tracing techniques usedocument study techniques, as well using qualitative analysis. Bureaucratic must fulfilled bureaucracy, namely ability adapt structurally functionally, readiness its human resources society.
 Keywors : Digitalization, Bureaucracy, Public Domain, Civil Society, Election. 
 ABSTRAK
 Birokrasi telah menggencarkan prinsip “Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan publik, karena layanan menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan Dilan ini hakikat transformasi tidak hanya merubah biasa online atau membangun aplikasi wilayah publik dan masyarakat sipil secara merata. Permasalahan digitalisasi birokrasi di atas maka tujuan penulisan untuk melihat bagaimana perubahan lingkup negara sebagai elemen pokok demokratisasi sebuah Negara modern. Metode penelitian etika normatif serta pendekatan organisasi kelembagaan bingkai Tehnik penelusuran bahan menggunakan tehnik studi dokumen, analisis kajian kualitatif. harus terpenuhi birokrasi, yakni kemampuan adaptasi struktural fungsional, kesiapan sumber daya manusianya sipil.
 Kata Kunci Digitalisasi, Birokrasi, Wilayah Publik, Masyarakat Sipil,Pemilu